PPID Kabupaten Pacitan | 0357 882006
 

INFORMASI BERKALA

pacitan

VISI dan MISI

Visi:

Terwujudnya Masyarakat Pacitan yang Sejahtera

Misi:

  • Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
  • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
  • Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat.
  • Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan.
  • Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar
  • Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

VISI dan MISI Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah memerlukan satu filosofi pembangunan sebagai suatu cita-cita luhur yang memiliki cakrawala yang luas dan mampu menjadi pedoman dan arah bagi daerah dalam menentukan visi dan misi serta arah pembangunan.Filosofi pembangunan Kabupaten Pacitan “ TATA PRAMANA HARGENG PRAJA “ yang secara kontekstual tertera dalam Peraturan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan, adalah merupakan tekad pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif, bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tata tentrem kerto raharjo didalam wilayah yang dipenuhi bukit-bukit. Berdasarkan filosofi tersebut, tata kelola pemerintah daerah dalam konteks pemberian pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Profesionalisme Profesionalisme secara substansif mengandung makna adanya rasa keterpanggilan dalam diri para penyelenggara pembangunan untuk berkarya kepada masyarakat dengan ikrar (fateri/profiteri) kesetiaan pada nilai luhur dan keahlian (kompetensi) yang tinggi. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Pacitan, ikrar (profiteri) itu didasarkan pada filosofi “ TATA PRAMANA HARGENG PRAJA “ di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur kebersamaan, integritas, kejujuran , penghormatan pada martabat manusia dan HAM, kesetaraan, wawasan lingkungan dan pelayanan.

b. Transparan Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Adanya sifat keterbukaan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap semua informasi terkait, seperti berbagai aturan, kebijakan pemerintah di berbagai kegiatan. Proses-proses, lembaga-lembaga, dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. .

c. Akuntabel Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorng/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik.

d. Demokratis Warga masyarakat diberikan kebebasan dalam mengemukakan pendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab.

e. Pelayanan Prima. Pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang utama untuk diperhatikan. Dalam hal ini kepuasan masyarakat merupakan faktor penentu faktor keberhasilan bagi setiap organisasi (pemerintah) untuk tetap dapat diterima oleh masyarakat. Untuk itu pola-pola pelayanan yang perlu diselenggarakan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

f. Efektif dan efisien. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumbersumber yang tersedia sebaik mungkin.

g. Patisipatif. Setiap warga Pacitan mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partispasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Prinsip pembangunan adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karenanya rakyat harus dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai kepada fase pemeliharaan.

h. Sustainable (berkelanjutan) Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat harus berdasarkan pada prinsip berkelanjutan. Pembangunan yang dilaksanakan pada saat ini merupakan tindak lanjut dari program-program penyelenggaraan pemerintahan periode yang lalu. Demikian pula seterusnya pelaksanaan pembangunan saat ini akan berlanjut pada periode yang akan datang .

Publikasi

  1. Publikasi DIP
  2. Data Pegawai